Kebijakan

Berta terpilih seputar kebijakan pemerintah daerah dan pusat di semua platform. Referensi berita bagi pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kebijakan.

Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal
16
Mar
By Uhan
0 Comments
Kebijakan, Nasional

Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal

Pewarta : Uhan | Editor : Nurul Ikhsan                       Fajarkuningan.com - Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. "Diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH tersebut selanjutnya wajib dipedomani dalam setiap aktivitas layanan yang dilaksanakan oleh BLU BPJPH," ungkap Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Rabu (16/3/2021). Keputusan Kepala BPJPH No 141…
Lanjut Baca
Survei Litbang Kemenag: Indeks Layanan Sertifikasi Halal Capai Hasil Memuaskan
31
Des
By Uhan
0 Comments
Kebijakan, Nasional

Survei Litbang Kemenag: Indeks Layanan Sertifikasi Halal Capai Hasil Memuaskan

Pewarta : Uhan | Editor : Nurul Ikhsan Fajarkuningan.com - Indeks layanan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) capai hasil memuaskan. Hal ini terungkap dalam survei kepuasan layanan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan (Balitbang-Diklat) Kemenag Tahun 2021. Hasil survei Balitbang-Diklat, indeks kepuasan layanan sertifikasi halal mencapai 84,5%. Angka ini menunjukkan masyarakat puas dengan layanan yang diberikan BPJPH. "Capaian ini harus dijaga. Kualitas layanan BPJPH harus terus ditingkatkan terus menerus agar masyarakat nyaman menerima layanan," terang Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Jumat (31/12/2021). "Hasil survei ini cukup menggembirakan…
Lanjut Baca
Dibuka Bupati, Diskominfo Gelar Sosialisasi Pencegahan Rokok Ilegal
22
Des
By Jamaludin Al Afghani
0 Comments
Kebijakan, Perdagangan

Dibuka Bupati, Diskominfo Gelar Sosialisasi Pencegahan Rokok Ilegal

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul IkhsanFajarkuningan.com, Kramatmulya - Bupati Kuningan H. Acep Purnama membuka secara resmi sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai untuk pencegahan rokok ilegal, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan, bertempat di Area Parkir Pasar Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya, Rabu (22/12/2021). Dihadapan peserta sosialisasi yang merupakan para pedagang dilingkungan pasar setempat, Bupati menyampaikan, sosialisasi tentang rokok ilegal dimaksudkan agar para pedagang selaku pelaku usaha dapat mengetahui seperti apa ciri-ciri dari rokok ilegal. Peserta juga diberikan informasi sanksi hukum bila menjual atau mengedarkan rokok ilegal. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para pedagang menghindari perbuatan melawan…
Lanjut Baca
Omicron Masuk Indonesia, Pemberangkatan Jemaah Umrah Ditunda Hingga 2022
18
Des
By Jamaludin Al Afghani
0 Comments
Kebijakan, Nasional

Omicron Masuk Indonesia, Pemberangkatan Jemaah Umrah Ditunda Hingga 2022

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul IkhsanFajarkuningan.com - Pemberangkatan jemaah umrah Indonesia kembali ditunda hingga tahun 2022. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, keputusan ini diambil usai adanya imbauan dari Presiden RI dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, serta setelah pihaknya menggelar rapat dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi Covid-19, terlebih setelah adanya varian baru Omicron. Untuk itu, keberangkatan jemaah umrah kembali ditunda hingga awal tahun 2022. Kita berharap kondisi segera membaik," terang Hilman di Jakarta, Sabtu…
Lanjut Baca
Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Kuningan Dipersoalkan
13
Des
By Nurul Ikhsan
0 Comments
Humanika, Kebijakan

Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Kuningan Dipersoalkan

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik Fajarkuningan.com - Kenaikan tunjangan anggota DPRD Kuningan mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan. Menanggapi sorotan kenaikan gaji, digelar diskusi untuk mendapatkan titik terang dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Diskusi digelar pada Minggu (12/12) di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Kuningan. Diskusi dihadiri langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila, Ketua DPRD Kuningan dan Ketua Fraksi DPRD Kuningan, Bappeda Kuningan dan narasumber lainnya seperti Ilham Ramdhani, M.I.Kom selaku peneliti senior Kuningan Institute, akademidi Dr. Casnan, dan tamu undangan lainnya. Ketua MPC…
Lanjut Baca
Bupati Acep Dorong Sinergitas Kebijakan dan Pelaksanaan PSN di Kuningan
07
Sep
By Muhammad Ramdhan
0 Comments
Kabar Kota, Kebijakan

Bupati Acep Dorong Sinergitas Kebijakan dan Pelaksanaan PSN di Kuningan

Pewarta : Muhammad Ramdhan | Editor : Nurul Ikhsan Fajarkuningan.com - Bupati Kuningan H. Acep Purnama memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kuningan Tahun 2021, Senin (6/9/2021) di Ruang Rapat Kantor BPN/ATR. Bupati mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah dikeluarkan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018. BACA JUGA : Masih PPKM, Sejumlah Bahan Pokok di Pasar Cibingbin Mengalami Kenaikan Harga “Maka dari itu, Bupati atau Walikota diinstruksikan untuk mendukung pelaksanaan PTSL dengan mengatur, menetapkan, dan menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan…
Lanjut Baca
Kemenag Cairkan Rp63 Miliar Bayar Tunggakan Sertifikasi Dosen PTKI Swasta
03
Sep
By Uhan
0 Comments
Kebijakan, Nasional

Kemenag Cairkan Rp63 Miliar Bayar Tunggakan Sertifikasi Dosen PTKI Swasta

Pewarta : Uhan | Editor : Nurul Ikhsan Fajarkuningan.com - Persoalan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Swasta tahun 2019-2020 mulai menemukan titik terang. Kemenag telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp63 miliar dan sekarang siap dicairkan. "Alhamdulillah, masalah tunggakan sertifikasi dosen PTKI Swasta 2019-2020 sudah ada solusi. Saya memastikan anggaran sebesar Rp63.805.687.000 sudah ada, dan sudah dapat diproses pencairannya oleh satker masing-masing,” terang Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Jumat (3/9/2021). BACA JUGA : Terus Bergulir, Menag Kejar Target Vaksinasi untuk Jutaan Santri “Pembayaran tunggakan ini dapat dicairkan setelah sebelumnya dilakukan review oleh BPKP dan…
Lanjut Baca
Umrah 1443 H, Pemerintah dan Asosiasi Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19
31
Jul
By Jamaludin Al Afghani
0 Comments
Humanika, Kebijakan, Layanan Publik

Umrah 1443 H, Pemerintah dan Asosiasi Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan Fajarkuningan.com - Arab Saudi diinformasikan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H. Pemerintah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sepakat untuk mempriotaskan penanganan Covid-19 terlebih dahulu. "Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan covid-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi," tegas Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi di Jakarta, Sabtu (31/7/2021). Menurut Khoirizi, pihaknya hari ini menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan…
Lanjut Baca
Kemendes PDTT Daftarkan Pendamping Desa Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan
11
Apr
By Heri Taufiq
0 Comments
Kabar Desa, Kebijakan

Kemendes PDTT Daftarkan Pendamping Desa Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan Fajarkuningan.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bergerak cepat melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. “Khusus kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengambil langkah-langkah agar pendamping desa menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” demikian instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Inpres 2/2021 tersebut, dikutip dari rilis berita yang diterima Fajarkuningan.com. BACA JUGA : Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Sekat Delapan Ruas Jalan Jalur Mudik, Termasuk…
Lanjut Baca
Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Sekat Delapan Ruas Jalan Jalur Mudik, Termasuk Jalan Tikus
11
Apr
By Adam Gumelar
0 Comments
Kebijakan, Layanan Publik

Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Sekat Delapan Ruas Jalan Jalur Mudik, Termasuk Jalan Tikus

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Heri Taufik Fajarkuningan.com - Kebijakan larangan mudik tahun ini oleh pemerintah yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021 segera di respon pihak kepolisian melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro jaya. Ditlantas Polda Metro Jaya akan menyekat beberapa ruas jalan jalur utama mudik, baik jalur tol dan non tol. Bahkan jalur alternatif atau jalan tikus yang biasa digunakan pemudik sudah dipetakan dan akan di awasi selam 24 jam. BACA JUGA : Kemendes PDTT Daftarkan Pendamping Desa Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan Kepada Wartawan, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan,…
Lanjut Baca