Praktisi Hukum Dorong Kades Pahami Aspek Hukum dan Manajerial Pengelolaan Dana Desa

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Jamaludin Al Afghani

Fajarkuningan.com – Praktisi hukum kelahiran Kuningan, Yadi Mulyadi SH, MM mengapresiasi pelaksanaan pilkades serentak di 78 desa dan 29 kecamatan di Kabupaten Kuningan yang digelar pada 28 November 2021. Menurutnya pilkades berjalan kondusif. Ia juga mengucapkan selamat atas dilantiknya 77 kepala desa oleh Bupati Kuningan Acep Purnama, Selasa (28/12/2021).

“Saya mengucapkan selamat kepada 77 kepala desa terpilih di Kabupaten Kuningan yang sudah dilantik. Semoga seluruh kepala desa yang sudah dilantik ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, amanah dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta bersama-sama pemda Kabupaten Kuningan mampu membangun Kabupaten Kuningan dalam mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian rakyatnya,” ujar Kang Yadi, sapaan akrabnya kepada Kuninganpos (grup Fajarkuningan.com) dari Kantor Berita Kuningan, Rabu (29/12/2021).

BACA JUGA : Bupati Acep Lantik 77 Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak

Pemilik Firma Hukum Mulyadi & Partners juga mengapresiasi besarnya partisipasi pemilih di helatan pilkades. Menurutnya, hal tersebut membuktikan besarnya harapan warga desa yang menginginkan munculnya sosok pemimpin pemerintahan desa yang berkualitas, visioner dan siap bekerja total membangun desa dan mensejahterahkan warganya.

Kang Yadi juga menyoroti pentingnya bagi kepala desa dan perangkat desa memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) agar pengelolaan pemerintahan desa dapat berjalan optimal. Selain itu, ia juga mendorong kepala desa agar memahami aspek hukum dalam pengelolaan dana desa, yang menurutnya rentan terjadi penyalahgunaan.

BACA JUGA : Dibuka Bupati, Diskominfo Gelar Sosialisasi Pencegahan Rokok Ilegal

“Kades jangan abai dengan aspek hukum pengelolaan dana desa. Semua itu ada payung hukumnya. Jika abai apalagi menyalahgunakan dana desa tentunya akan berhadapan dengan permasalahan hukum. Saya rasa pengawasan dana desa cukup ketat, baik pengawasan oleh pemerintah juga diawasi oleh warga desa sendiri,” tuturnya.

Dikatakan Kang Yadi, jika kades melabrak aturan pengelolaan dana desa hal tersebut bisa menjadi batu sandungan dikemudian hari. Menurutnya sangat penting setiap kepala desa harus mampu memahami dan mengetahui agar dana desa bisa dipergunakan dengan baik, terencana dan berkualitas, sehingga manfaat dari dana desa tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

BACA JUGA : Kantor Berita Kuningan Inisiasi Bentuk Komunitas Kuningan Historia, Siapkan Trip Situs Sejarah

Tidak hanya memahami aspek hukum, menurutnya kades juga dituntut untuk menguasai manajerial pemerintahan desa. Ia juga menjelaskan, pengelolaan dana desa tidak lepas dari kemampuan seorang kepala desa dalam memanage dana tersebut. Menurutnya sudah seharusnya kades harus mampu dalam memanage/pengelolaan anggaran.

“Hal ini terkait anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, agar anggaran tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan desa. Pengaturan yang baik menandakan kemampuan kepala desa dalam hal manajemen pengelolaan anggaran,” katanya.

“Kreatif dalam penggunaan dana desa. Banyak kepala desa yang bingung dalam pemanfaatan dana desa, atau belum mampu menggunakan anggaran yang akhirnya mendiamkan dana desa tersebut bahkan hanya disimpan di bank, padahal dana tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa, oleh sebab itu kepala desa harus mampu dalam menciptakan proyek yang bermanfaat untuk desanya,” sambungnya.

Ia juga mendorong kades menciptakan budaya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa, menurutnya harus mengetahui informasi mengenai hukum, termasuk perlunya bimbingan teknis (bimtek) dalam pengelolaan keuangan di desa, terutama yang bersumber dari APBN seperti Dana Desa (DD).

“Laporan dana desa harus jelas bukan hanya bagi aparat desa, tetapi bagi masyarakat desa secara umum. Agar menjadi jelas harus dibuat laporan yang sederhan dan berkesinambungan, hal tersebut agar mudah dipahami oleh masyarakat,” tandasnya.

“Kepala desa harus mampu mengelola anggaran dana desa secara baik, profesional sesuai aturan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Hal tersebut agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari,” pungkasnya.

By Nurul Ikhsan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Menarik Lainnya